Balai Besar Laboratorium Kesehatan Masyarakat Surabaya

Risiko Penyakit Infeksi dan Sistem Surveilan untuk Penanganan Pasca Bencana Gempa Bumi: Penguatan Peran Labkesmas dalam Deteksi Dini dan Respon KLB

31 Agustus 2026 / By Administrator,

dr. Titiek Sulistyowati, M. Ked. Klin, Sp. MK

Abstrak

Gempa bumi dapat menimbulkan dampak kesehatan yang berkelanjutan melalui kerusakan fasilitas kesehatan, gangguan penyediaan air bersih dan sanitasi, kepadatan tempat pengungsian, perubahan lingkungan, mobilitas penduduk, serta terganggunya sistem pelayanan dan surveilan kesehatan. Kondisi tersebut dapat meningkatkan risiko penyakit infeksi, terutama infeksi saluran pernapasan, penyakit gastrointestinal, penyakit berbasis air dan makanan, penyakit yang ditularkan melalui vektor, penyakit kulit, serta infeksi pada luka dan jaringan lunak. Pada wilayah kepulauan seperti Nusa Tenggara Timur (NTT), tantangan tersebut dapat semakin kompleks karena keterbatasan akses, transportasi, komunikasi, dan distribusi sumber daya kesehatan antarwilayah. Pengalaman Great East Japan Earthquake and Tsunami 2011 menunjukkan pentingnya pengembangan surveilan yang adaptif, termasuk syndromic surveillance dan event-based surveillance, ketika sistem surveilan rutin mengalami gangguan. Dalam konteks tersebut, Laboratorium Kesehatan Masyarakat (Labkesmas) memiliki peran strategis dalam mendukung kewaspadaan dini dan respon KLB melalui surveilan laboratorium, pemeriksaan dan konfirmasi etiologi penyakit, investigasi KLB, pemeriksaan faktor risiko kesehatan lingkungan, serta integrasi data laboratorium dengan informasi epidemiologi. Penguatan jejaring Labkesmas, kesiapan sumber daya dan logistik, sistem rujukan serta transportasi spesimen, dan komunikasi hasil pemeriksaan menjadi komponen penting dalam kesiapsiagaan menghadapi bencana. Artikel ini membahas risiko penyakit infeksi pasca gempa, strategi surveilan, serta penguatan peran Labkesmas dalam deteksi dini dan respon KLB, dengan penekanan pada tantangan dan kebutuhan kesiapsiagaan di wilayah NTT. Penguatan integrasi surveilan epidemiologi, laboratorium, dan kesehatan lingkungan diharapkan dapat mempercepat deteksi penyakit, konfirmasi KLB, dan pelaksanaan intervensi kesehatan masyarakat secara tepat waktu sehingga dampak penyakit infeksi pasca gempa dapat diminimalkan.

Kata kunci: gempa bumi, penyakit infeksi, surveilan, Labkesmas, KLB, pengungsian, Nusa Tenggara Timur.

Pendahuluan 

Gempa bumi merupakan fenomena geologis yang sulit diprediksi dan dapat menimbulkan dampak luas terhadap populasi manusia, infrastruktur, serta sistem kesehatan. Berdasarkan data bencana global selama periode 2000–2019, tercatat 552 kejadian gempa bumi atau sekitar 8% dari seluruh kejadian bencana yang tercatat, setelah banjir sebanyak 3.254 kejadian (44%) dan badai sebanyak 2.043 kejadian (28%) (UNDRR, 2020). Dampak gempa bumi terhadap kesehatan tidak hanya berupa kematian dan cedera pada saat kejadian, tetapi juga dapat berlanjut pada fase pasca bencana akibat kerusakan fasilitas kesehatan, terganggunya penyediaan air bersih dan sanitasi, terputusnya transportasi dan komunikasi, serta perpindahan penduduk ke tempat pengungsian. Kondisi tersebut dapat mengubah pola risiko kesehatan dan meningkatkan kerentanan masyarakat terhadap berbagai penyakit infeksi. 

Dampak Langsung Gempa Bumi terhadap Kesehatan

Pada fase akut, dampak kesehatan gempa bumi terutama berkaitan dengan trauma akibat keruntuhan bangunan, longsor, kebakaran, tsunami, serta paparan material berbahaya. Cedera yang terjadi dapat berupa luka ringan, fraktur, crush injury atau sindrom remuk, hingga luka bakar dan trauma multipel. Keruntuhan bangunan juga dapat menghasilkan debu dan partikel dalam jumlah besar yang berpotensi menyebabkan gangguan saluran pernapasan dan asfiksia, terutama pada korban yang terjebak di dalam bangunan. Meskipun demikian, dampak kesehatan tidak berhenti pada fase trauma akut. Setelah fase tanggap darurat, perubahan lingkungan dan terganggunya sistem kesehatan dapat menciptakan kondisi yang meningkatkan risiko munculnya dan menyebarnya penyakit infeksi serta berpotensi menimbulkan kejadian luar biasa (KLB). 

Peningkatan Risiko Penyakit Infeksi Pasca Bencana Gempa Bumi

Gempa bumi dapat merusak atau mengganggu berbagai infrastruktur yang berperan dalam pencegahan penyakit, antara lain sistem penyediaan air bersih, sanitasi, pengelolaan limbah, fasilitas pelayanan kesehatan, rantai pasok obat dan reagen, transportasi, serta sistem komunikasi dan pelaporan. Pada saat yang sama, perpindahan penduduk ke tempat pengungsian dapat meningkatkan kepadatan populasi, memperburuk ventilasi dan higiene, serta membatasi akses terhadap air bersih dan makanan yang aman. Kombinasi faktor tersebut dapat meningkatkan risiko penyakit infeksi, terutama infeksi saluran pernapasan, penyakit gastrointestinal dan penyakit yang ditularkan melalui air dan makanan, penyakit berbasis vektor, zoonosis, penyakit kulit, serta infeksi pada luka dan jaringan lunak (WHO, 2005; WHO, 2006; Mavrouli et al., 2023; Hamidi et al., 2022).
 
Klasifikasi Risiko Penyakit Infeksi Berdasarkan Jalur Transmisi

Secara epidemiologis, penyakit infeksi yang berpotensi meningkat setelah bencana dapat diklasifikasikan berdasarkan jalur transmisinya, yaitu:
1.    Penyakit yang ditularkan melalui air (water-borne diseases)
Gangguan sumber air bersih, kerusakan jaringan perpipaan, pencemaran sumber air, serta buruknya sanitasi dapat meningkatkan risiko penyakit gastrointestinal dan penyakit lain yang ditularkan melalui air.
2.    Penyakit yang ditularkan melalui udara atau droplet (air-borne diseases)
Kepadatan pengungsian, ventilasi yang tidak memadai, serta kontak erat antarindividu dapat meningkatkan risiko penularan penyakit saluran pernapasan.
3.    Penyakit yang ditularkan melalui vektor (vector-borne diseases)
Perubahan lingkungan, terbentuknya genangan air, peningkatan populasi vektor, serta perubahan pola tempat tinggal masyarakat dapat meningkatkan risiko penyakit yang ditularkan melalui nyamuk atau vektor lainnya.
4.    Infeksi sekunder pada luka dan trauma yang terkontaminasi
Luka akibat reruntuhan bangunan, tanah, air banjir, atau material lingkungan dapat terkontaminasi mikroorganisme dan berkembang menjadi infeksi jaringan lunak maupun komplikasi sistemik apabila tidak ditangani secara tepat.
Tabel 1. Risiko Penyakit Infeksi Pasca Bencana Gempa Bumi Berdasarkan Jalur Transmisi dan Faktor Risiko 

Waktu Munculnya Penyakit Infeksi

Risiko penyakit infeksi pasca bencana perlu dipahami berdasarkan dinamika waktu sejak terjadinya gempa. Manifestasi penyakit tidak selalu muncul segera setelah bencana, tetapi dipengaruhi oleh jenis patogen, masa inkubasi, karakteristik pajanan, kondisi lingkungan, status kesehatan populasi terdampak, serta efektivitas upaya pencegahan dan pengendalian. Oleh karena itu, pola penyakit pada setiap fase pasca bencana dapat berbeda dan memerlukan pendekatan surveila yang berkesinambungan.
Pada fase awal pasca bencana, perhatian terutama diarahkan pada penyakit yang berkaitan dengan kondisi pengungsian, kepadatan penduduk, gangguan higiene dan sanitasi, serta kontaminasi air dan makanan. Infeksi saluran pernapasan dan penyakit gastrointestinal dapat menjadi perhatian karena perubahan lingkungan dan peningkatan kontak antar manusia dapat mempercepat transmisi. Pada fase berikutnya, risiko dapat berkembang sesuai dengan perubahan kondisi lingkungan, ketersediaan air bersih, pengelolaan limbah, terbentuknya tempat perindukan vektor, serta meningkatnya kontak dengan hewan atau lingkungan yang terkontaminasi. Penyakit berbasis vektor, zoonosis, dan infeksi tertentu pada luka dapat muncul atau meningkat sesuai dengan karakteristik pajanan dan epidemiologi setempat.
Pada fase pemulihan, risiko penyakit infeksi tetap perlu dipantau karena sebagian penyakit memiliki masa inkubasi lebih panjang atau memerlukan waktu sebelum teridentifikasi melalui sistem pelayanan kesehatan. Selain itu, mobilitas penduduk, pengungsi, tenaga kesehatan, relawan, dan petugas tanggap darurat antar daerah dapat mempengaruhi pola epidemiologi melalui masuknya kasus dari wilayah lain (imported cases) maupun penyebaran penyakit yang telah beredar di wilayah terdampak.
Kondisi tersebut menunjukkan bahwa surveilan pasca bencana tidak dapat dibatasi hanya pada fase tanggap darurat, tetapi perlu dilaksanakan secara berkelanjutan sejak fase awal hingga pemulihan. Pemantauan berbasis sindrom, event-based surveillance, dan surveilan laboratorium perlu disesuaikan dengan perubahan risiko pada setiap fase. Dalam konteks ini, Labkesmas berperan dalam mendukung deteksi dini melalui pemeriksaan spesimen, konfirmasi etiologi, pemantauan tren penyakit, investigasi KLB, serta pemeriksaan faktor risiko lingkungan. Integrasi informasi epidemiologi, laboratorium, dan kesehatan lingkungan memungkinkan perubahan pola penyakit dikenali lebih cepat sehingga respon dapat dilakukan sebelum berkembang menjadi KLB yang lebih luas.

Strategi dan Tindakan Pencegahan Penyakit Menular akibat Gempa Bumi

Pencegahan penyakit menular pasca gempa bumi memerlukan multihazard approach yang mengintegrasikan pengelolaan lingkungan, bencana, dan krisis, mengingat interaksi antara bahaya geologis, hidrometeorologis, dan biologis dapat meningkatkan risiko penularan penyakit.

1.    Penguatan Sistem Surveilan Penyakit
Surveilan merupakan komponen penting dalam pencegahan dan deteksi dini penyakit menular pasca gempa bumi. Sistem surveilan perlu mampu mengidentifikasi kasus, perubahan pola penyakit, dan sinyal kejadian yang berpotensi menjadi KLB melalui pengumpulan, analisis, interpretasi, dan pertukaran informasi secara cepat dan berkelanjutan. Pada kondisi ketika sistem surveilan rutin terganggu, pendekatan syndromic surveillance, event-based surveillance, dan surveilan berbasis laboratorium dapat digunakan sebagai pelengkap untuk mempercepat identifikasi sinyal kesehatan. Surveilan perlu diperkuat terutama di wilayah terdampak berat, tempat pengungsian, dan kelompok berisiko tinggi, dengan dukungan komunikasi yang efektif antara fasilitas pelayanan kesehatan, dinas kesehatan, Labkesmas, dan jejaring laboratorium. Integrasi data epidemiologi, laboratorium, dan kesehatan lingkungan memungkinkan perubahan pola penyakit dikenali lebih dini dan menjadi dasar pelaksanaan investigasi serta respon KLB secara tepat.  

2.    Pencegahan Penyakit Menular di Tempat Pengungsian Darurat
Tempat pengungsian merupakan lingkungan yang berisiko terhadap penularan penyakit karena kepadatan penduduk, ventilasi tidak memadai, keterbatasan air bersih dan sanitasi, keamanan pangan belum optimal, serta keberadaan kelompok rentan. Pencegahan dilakukan melalui penyediaan air minum dan pangan yang aman, fasilitas sanitasi dan cuci tangan, ventilasi memadai, pengelolaan limbah, pengendalian vektor dan rodensia, serta edukasi kesehatan. Kepadatan pengungsian perlu dikendalikan melalui pengaturan tata ruang dan, bila memungkinkan, pemanfaatan lokasi atau tempat tinggal alternatif. Perlindungan terhadap first responders, tenaga kesehatan, relawan, dan pengelola pengungsian juga perlu diperkuat melalui penerapan pencegahan dan pengendalian infeksi (PPI), penggunaan alat pelindung diri sesuai risiko, serta penerapan administrative dan engineering controls. Kasus suspek atau terkonfirmasi penyakit menular perlu segera diidentifikasi dan ditangani, termasuk penyediaan area isolasi sesuai kebutuhan untuk mencegah penularan lebih lanjut. 

3.    Pencegahan Penyakit Menular pada Tim Penanggulangan Pertama dan Populasi Terdampak
Pencegahan pada fase tanggap darurat perlu menerapkan prinsip keselamatan bagi petugas maupun masyarakat terdampak melalui higiene personal, keamanan pangan, sanitasi lingkungan, penggunaan alat pelindung diri, dan pemantauan kesehatan. Tim SAR, tenaga kesehatan, relawan, dan pekerja lapangan perlu mendapatkan informasi mengenai bahaya pajanan sesuai kondisi setempat serta langkah pencegahannya. Pada populasi terdampak, intervensi mencakup edukasi higiene dan sanitasi, vaksinasi sesuai risiko, pengobatan yang tepat, pemantauan penyakit, dan penguatan akses pelayanan kesehatan. Asesmen cepat setelah bencana perlu mencakup penyakit endemis dan potensi penyakit yang meningkat, karakteristik demografi, kondisi air bersih dan sanitasi, status gizi, cakupan imunisasi, serta kondisi lingkungan untuk menentukan prioritas intervensi. 
4.    Mitigasi Risiko Infeksi Saluran Pernapasan 
Mitigasi risiko infeksi saluran pernapasan pasca gempa diarahkan pada pengurangan pajanan debu, terutama akibat keruntuhan bangunan, longsor, dan likuefaksi, melalui penghindaran area berdebu, penggunaan pelindung pernapasan yang sesuai, dan pembersihan lingkungan secara aman. Di tempat pengungsian, pengendalian kepadatan dan peningkatan ventilasi merupakan langkah penting untuk mengurangi risiko transmisi infeksi saluran pernapasan. Penataan ruang perlu mempertimbangkan standar luas dan kondisi lingkungan setempat, dengan memperhatikan rekomendasi kemanusiaan mengenai kebutuhan ruang per orang. Edukasi mengenai etika batuk, higiene tangan, penggunaan masker sesuai risiko, pengenalan gejala, dan akses pemeriksaan perlu diberikan kepada masyarakat, tenaga kesehatan, serta petugas lapangan. 

5.    Mitigasi Risiko Penyakit Menular melalui Air (Waterborne Diseases)
Mitigasi penyakit yang ditularkan melalui air dilakukan melalui pemeriksaan dan pemulihan sistem penyediaan air bersih dan sanitasi, termasuk identifikasi kerusakan, perlindungan sumber air, pengolahan dan disinfeksi air, serta penyediaan sumber air alternatif apabila diperlukan. Tempat pengungsian perlu dilengkapi jamban yang memadai, fasilitas cuci tangan dengan sabun dan air, serta sistem pengelolaan limbah yang mencegah kontaminasi lingkungan. Pemeriksaan kualitas air oleh jejaring Labkesmas dapat mendukung penilaian risiko kesehatan lingkungan dan membantu memastikan keamanan sumber air bagi masyarakat terdampak. 

6.    Mitigasi Risiko Penyakit Berbasis Vektor dan Rodensia
Perubahan lingkungan pasca gempa, genangan air, kerusakan drainase, penumpukan sampah, dan perpindahan populasi dapat meningkatkan risiko penyakit yang ditularkan oleh vektor dan rodensia. Mitigasi dilakukan melalui surveilan vektor dan rodensia, identifikasi tempat perindukan, pengelolaan lingkungan, serta pengendalian vektor sesuai hasil penilaian risiko. Edukasi masyarakat perlu mencakup upaya menghindari kontak dengan air atau lingkungan yang tercemar, terutama pada kulit yang terluka, menjaga higiene personal, mengurangi genangan dan penumpukan sampah, menggunakan perlindungan terhadap gigitan vektor, serta mengenali gejala penyakit dan segera memperoleh pelayanan kesehatan. 

7.    Edukasi, Pelatihan, dan Peningkatan Kesadaran
Edukasi dan pelatihan bagi tenaga kesehatan, petugas tanggap darurat, relawan, dan masyarakat merupakan bagian penting dalam memperkuat kesiapsiagaan dan mencegah peningkatan penyakit menular pasca gempa. Materi perlu mencakup pengenalan tanda dan gejala penyakit, higiene dan sanitasi, pencegahan infeksi, pelaporan kejadian yang tidak lazim, serta mekanisme rujukan dan pemeriksaan laboratorium. Informasi kesehatan harus disampaikan secara cepat, tepat, konsisten, dan mudah dipahami, terutama kepada kelompok rentan. Dalam jangka panjang, kesiapsiagaan bencana perlu memasukkan mekanisme surveilan, pemeriksaan laboratorium, investigasi KLB, serta koordinasi lintas sektor sebagai bagian dari sistem respon kesehatan yang berkelanjutan. 

Penguatan Peran Labkesmas dalam Kesiapsiagaan dan Respon Pasca Gempa di Nusa Tenggara Timur

Nusa Tenggara Timur (NTT) memiliki karakteristik wilayah kepulauan dengan sebaran penduduk luas, kondisi geografis yang beragam, serta tantangan akses transportasi dan komunikasi antar wilayah. Kondisi tersebut perlu menjadi pertimbangan dalam kesiapsiagaan dan respon kesehatan pasca gempa bumi, terutama ketika terjadi kerusakan fasilitas kesehatan, gangguan sistem transportasi, perpindahan penduduk, dan keterbatasan akses terhadap air bersih serta sanitasi. Dalam situasi tersebut, risiko peningkatan penyakit menular dapat berkembang secara cepat dan tidak selalu terdeteksi melalui sistem pelayanan kesehatan rutin. Oleh karena itu, penguatan jejaring Labkesmas menjadi bagian penting dalam mendukung surveilan, deteksi dini, konfirmasi etiologi, dan respon terhadap KLB. 

Labkesmas berperan dalam mendukung sistem surveilan kesehatan melalui pemeriksaan spesimen klinis, konfirmasi laboratorium terhadap penyakit yang dicurigai, pemantauan perubahan pola dan tren hasil pemeriksaan, serta penyediaan informasi laboratorium untuk mendukung investigasi KLB. Pada kondisi pasca bencana, pemeriksaan laboratorium perlu diprioritaskan berdasarkan hasil asesmen risiko epidemiologis dan kondisi lingkungan setempat. Pendekatan ini memungkinkan sumber daya laboratorium yang terbatas tetap diarahkan pada penyakit atau sindrom yang memiliki potensi penularan dan dampak kesehatan terbesar. Selain pemeriksaan spesimen klinis, Labkesmas memiliki peran dalam penilaian faktor risiko kesehatan lingkungan, termasuk pemeriksaan kualitas air, sanitasi, dan faktor lingkungan lain yang berpotensi mendukung transmisi penyakit. Data laboratorium lingkungan dapat diintegrasikan dengan data epidemiologi dan surveilan penyakit untuk mengidentifikasi hubungan antara perubahan kondisi lingkungan dan peningkatan kasus. Integrasi tersebut penting dalam menentukan tindakan pengendalian, seperti penyediaan sumber air yang aman, disinfeksi, pengendalian vektor, perbaikan sanitasi, maupun intervensi lain sesuai hasil penilaian risiko. 

Kesiapsiagaan Labkesmas perlu dibangun sebelum bencana melalui penyusunan rencana kontinjensi, pemetaan kapasitas laboratorium, ketersediaan reagen dan bahan habis pakai, pemeliharaan peralatan, kesiapan sumber daya manusia, serta pengaturan sistem transportasi dan rujukan spesimen. Untuk wilayah kepulauan seperti NTT, jejaring laboratorium dan mekanisme rujukan perlu dirancang secara berjenjang dengan mempertimbangkan jarak, waktu tempuh, moda transportasi, kondisi infrastruktur, serta persyaratan keamanan dan mutu spesimen. Sistem komunikasi hasil pemeriksaan juga perlu dipastikan tetap berjalan sehingga hasil laboratorium yang kritis dapat segera digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan dan respon kesehatan masyarakat. Pada fase respon, Labkesmas perlu terintegrasi dengan dinas kesehatan, fasilitas pelayanan kesehatan, tim surveilan, tim respon KLB, serta sektor terkait. Mekanisme pelaporan dan komunikasi harus memungkinkan hasil pemeriksaan laboratorium diterima secara cepat oleh pengambil keputusan, terutama ketika ditemukan peningkatan kasus atau hasil pemeriksaan yang menunjukkan potensi KLB. Dengan demikian, laboratorium tidak hanya berfungsi sebagai tempat pemeriksaan spesimen, tetapi menjadi bagian integral dari sistem kewaspadaan dan respon kesehatan masyarakat.

Penguatan Labkesmas di NTT pada akhirnya perlu diarahkan pada terbentuknya sistem yang adaptif terhadap kondisi kedaruratan, mampu mempertahankan layanan esensial, dan dapat meningkatkan kapasitas pemeriksaan secara cepat sesuai perubahan risiko. Integrasi surveilan epidemiologi, surveilan laboratorium, dan surveilan kesehatan lingkungan, didukung jejaring rujukan spesimen, kesiapan logistik, sumber daya manusia, serta komunikasi hasil yang efektif, akan memperkuat kemampuan deteksi dini dan respon KLB pasca gempa. Pendekatan tersebut diharapkan dapat mempercepat identifikasi ancaman penyakit, memastikan intervensi dilakukan berdasarkan bukti, dan meminimalkan dampak penyakit infeksi pada masyarakat terdampak bencana di Nusa Tenggara Timur.

Kesimpulan

Gempa bumi dapat meningkatkan risiko penyakit infeksi melalui kerusakan infrastruktur kesehatan, gangguan air bersih dan sanitasi, kepadatan tempat pengungsian, perubahan lingkungan, serta terhambatnya sistem pelayanan dan surveilan kesehatan. Risiko tersebut memerlukan sistem kewaspadaan dini yang mampu beradaptasi terhadap gangguan sistem kesehatan, terutama pada wilayah kepulauan dan rentan bencana seperti Nusa Tenggara Timur. Labkesmas memiliki peran strategis dalam mendukung deteksi dini dan respon KLB pasca gempa melalui surveilan laboratorium, pemeriksaan dan konfirmasi etiologi penyakit, investigasi KLB, pemeriksaan faktor risiko kesehatan lingkungan, serta integrasi informasi epidemiologi dan laboratorium. Penguatan jejaring Labkesmas, kesiapan logistik dan reagen, sistem transportasi spesimen, komunikasi hasil, serta penerapan surveilan sindromik dan event-based surveillance perlu menjadi bagian dari kesiapsiagaan bencana. Pendekatan tersebut diharapkan dapat mempertahankan kesinambungan deteksi penyakit, mempercepat identifikasi KLB, dan mendukung intervensi kesehatan masyarakat secara tepat waktu sehingga dampak kesehatan akibat bencana gempa dapat diminimalkan.

Referensi:
1.    Arima, Y., Matsui, T., Partridge, J. and Kasai, T. (2011) ‘The Great East Japan Earthquake: a need to plan for post-disaster surveillance in developed countries’, Western Pacific Surveillance and Respone Journal, 2(4), pp. 3–6.
2.    Hamidi, Y., et al. (2022) ‘Incidence of infectious diseases after earthquakes: a systematic review and meta-analysis’, Public Health, 202, pp. 131–138.
3.    Mavrouli, M., Mavroulis, S., Lekkas, E. and Tsakris, A. (2023) ‘The impact of earthquakes on public health: a narrative review of infectious diseases in the post-disaster period aiming to disaster risk reduction’, Microorganisms, 11(2), 419.
4.    United Nations Office for Disaster Risk Reduction (UNDRR) (2020) The Human Cost of Disasters: An Overview of the Last 20 Years 2000–2019. Geneva: UNDRR.
5.    World Health Organization (WHO) (2005) Communicable Disease Control in Emergencies: A Field Manual. Geneva: WHO.
6.    World Health Organization (WHO) (2006) Communicable Diseases Following Natural Disasters: Risk Assessment and Priority Interventions. Geneva: WHO.
7.    World Health Organization (WHO) (2023) Early Warning, Alert and Respone (EWAR) in Emergencies: An Operational Guide. Geneva: WHO.
8.    World Health Organization (WHO) (2024) Emergency Respone Framework (ERF), Edition 2.1. Geneva: WHO.
9.    Kementerian Kesehatan Republik Indonesia (2023) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2023 tentang Klasifikasi Unit Pelaksana Teknis Bidang Laboratorium Kesehatan Masyarakat. Jakarta: Kementerian Kesehatan RI.
10.    Kementerian Kesehatan Republik Indonesia (2023) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 25 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Bidang Laboratorium Kesehatan Masyarakat. Jakarta: Kementerian Kesehatan RI.